Kabupaten Badung selama ini dikenal sebagai jantung pariwisata Bali dengan deretan pantai eksotis dan resor mewah, namun di balik itu muncul isu miring mengenai Wisata Lendir Bali. Fenomena ini merujuk pada maraknya praktik prostitusi terselubung yang berlindung di bawah kedok industri kesehatan dan kebugaran, seperti panti pijat, spa, hingga layanan pijat panggilan. Masalah ini menjadi sangat kompleks karena tidak hanya melibatkan pelanggaran norma susila, tetapi juga membawa dampak serius pada risiko penyebaran penyakit menular seksual (PMS) yang sering kali tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan kesehatan daerah.
Praktik Wisata Lendir Bali sering kali memanfaatkan celah dalam izin usaha jasa kebugaran. Oknum pengelola menyediakan layanan tambahan yang tidak sesuai dengan prosedur terapi kesehatan demi meraup keuntungan finansial yang lebih besar dari turis domestik maupun mancanegara. Dampaknya, citra industri spa Bali yang seharusnya menjadi warisan budaya dan kesehatan dunia menjadi tercoreng. Dari sisi medis, aktivitas ini menciptakan “gunung es” kasus infeksi HIV/AIDS dan sifilis di wilayah Badung, karena para pelaku sering kali mengabaikan protokol keamanan kesehatan demi kepuasan sesaat para pelanggan.
Dinas Kesehatan dan Satpol PP setempat sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menertibkan Wisata Lendir Bali melalui sidak rutin ke tempat-tempat yang mencurigakan. Namun, para pelaku bisnis gelap ini sangat lihai dalam bersembunyi. Mereka sering kali menggunakan media sosial dan aplikasi percakapan terenkripsi untuk melakukan transaksi, sehingga sulit dilacak secara fisik tanpa bukti yang kuat. Selain itu, keterlibatan jaringan oknum tertentu membuat praktik ini seolah memiliki perlindungan yang kuat, sehingga penegakan hukum sering kali terasa tumpul di hadapan gurita bisnis lendir yang menjanjikan perputaran uang miliaran rupiah.
Pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih radikal untuk membersihkan Wisata Lendir Bali dari wajah pariwisata Badung. Standarisasi terapis harus diperketat dengan sertifikasi kompetensi yang jelas dan pengawasan ketat terhadap izin operasional usaha spa. Selain itu, edukasi mengenai bahaya seks bebas dan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja di sektor hiburan malam harus dilakukan secara transparan. Pariwisata Bali harus dikembalikan pada muruahnya sebagai wisata budaya dan alam yang bersih, bukan menjadi destinasi yang memfasilitasi kerusakan moral dan ancaman kesehatan publik yang mematikan.